Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menanggapi kasus dugaan kebocoran data 150 juta warga Indonesia yang diduga berasal dari database KPU dan menyarankan sebaiknya National Cyber S… Badan (BSSN).
Tanggapan Menkominfo terkait dugaan kebocoran data 150 juta penduduk, Platte: Tanya BSSN
Menteri Komunikasi dan Informatika menyarankan untuk menghubungi BSSN, yang bertanggung jawab atas keamanan siber. Menurut Johnny G Plate, hal ini tidak melapor ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, melainkan ke bagian teknis BSSN.
Baca juga
KPU bantah bocornya data 150 juta penduduk berasal dari databasenya
Bjorka Hacker Dapat Dukungan, Netizen: Serang Terus Karena Kominfo Masih Lucu
Kritikan DPR terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika terkait kasus peretasan itu menghebohkan
Kominfo vs hacker, netizen memberikan meme sindiran ini
“Sebaiknya tanyakan kepada BSSN yang bertanggung jawab atas keamanan siber,” kata Johnny G Plate saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Suara.com, Rabu (9/7/2022).
Sebelumnya, Plate mengatakan dalam rapat dengan Komisi I DPR bahwa penanganan teknis serangan siber
menjadi tanggung jawab Badan Siber Nasional (BSSN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.
“Dalam hal ini, sesuai PP 71 Tahun 2019, kami ingin menindak semua sektor unggulan serangan siber dan domain penting yang tugas pokok dan fungsinya tidak berada di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terhadap segala serangan siber di ruang digital, kita adalah “wilayah teknis Badan Nasional Cyber-Crypto”, tegas Menteri Komunikasi dan Informatika di DPR RI, Rabu (9/7/2022).
Dugaan kebocoran data penduduk Indonesia dari database KPU
Bocoran data kependudukan KPU yang disebarkan Bjorka [Screenshot/breached.to]
Sebelumnya dilaporkan bahwa hingga 150 juta kurma Indonesia diduga bocor. Kejadian ini diduga berasal dari database Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Didukung oleh GliaStudio
Bocoran data ini disebarkan oleh Bjorka, peretas yang juga membobol 1,3 miliar nomor ponsel beberapa hari lalu. Data ini dibagikan di situs broken.to kemarin, 6 September 2022.
Uraian tersebut menyebutkan bahwa 105 juta data penduduk Indonesia berukuran hingga 20 GB yang dikompresi menjadi 4 GB. Kebocoran data terjadi pada September 2022.
Kategori data meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, umur, alamat dan status disabilitas.
Bantahan KPU soal kebocoran data kependudukan:
Kepala Bagian Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos menjelaskan, pihaknya telah mengecek isi data di website tersebut. Alhasil, dia membantah data tersebut berasal dari database KPU.
“Sehubungan dengan penyebaran informasi tentang data yang dilaporkan diperdagangkan di domain publik, KPU telah meninjau setiap konten item data di forum bawah tanah dan menetapkan bahwa data tersebut bukan dari KPU,” kata Betty di Suara. com, Rabu (7/7/09.2022).
Selanjutnya, Betty mengatakan KPU akan bekerja sama dengan Polri, khususnya Cyber Police untuk mengusut para pelaku.
“Penyelidikan dan penggeledahan dilakukan baik oleh penjual maupun perorangan yang sengaja dibuat seolah-olah data pemilih berasal dari tahun 2019,” ujarnya lantang.
Lebih lanjut Betty mengklaim, data yang dikelola KPU tetap terjaga keaslian, keamanan, dan kerahasiaannya.
“Data yang dikelola KPU adalah data yang dijaga keaslian, keamanan, dan kerahasiaannya, termasuk dalam hal ini data pemilih,” jelasnya.
Baca Juga :
